Oleh : Ahmad Rizky Mardhatillah Umar *)
Adanya mobil dinas baru bermerk Toyota Crown Royal Saloon cukup menjadi berita yang mengejutkan kita. Pasalnya, para menteri tersebut belum genap menjabat 100 hari dan mobil tersebut terlalu mewah, kontras dengan predikat Indonesia sebagai negara yang terancam terkena dampak sistemik krisis finansial global.
]Apakah persoalan mobil dinas ini adalah persoalan "kebingungan" pemerintah dalam menggelontorkan dana anggaran? Atau, justru karena fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah saat ini belum cukup nyaman bagi seorang penyelenggara negara?
Kita dapat melihat problem mobil dinas ini dalam dua cara pandang.
Pertama, masalah mobil dinas ini menunjukkan rendahnya daya sensitivitas penyelenggara negara dalam melihat akar-rumput. Para elit telah terkooptasi oleh sebuah sesat pikir, bahwa wajar jika seorang pejabat memiliki mobil mewah karena kapasitas politiknya. Ia terjebak pada cara pandang kelas borjuasi elit.
Kedua, mobil dinas ini menunjukkan bahwa oligarki dalam politik Indonesia, sebagaimana pernah dianalisis oleh Hadiz dan Robison (2004), masih tetap kokoh dan eksis. Dengan pembagian kekuasaan dan fasilitas negara yang mewah, telah terjadi sebuah pola relasi kekuasaan yang oligarkis dan elitis, serta tak sensitif pada nasib akar-rumput.
Oleh karena itu, tak salah jika muncul buku-buku yang membeberkan analisis mengenai korupsi kelembagaan. Pasalnya, oligarki yang menjadi musuh utama demokrasi itu masih tetap saja ada, diamini oleh para elit itu sendiri.
*) Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional UGM
Adanya mobil dinas baru bermerk Toyota Crown Royal Saloon cukup menjadi berita yang mengejutkan kita. Pasalnya, para menteri tersebut belum genap menjabat 100 hari dan mobil tersebut terlalu mewah, kontras dengan predikat Indonesia sebagai negara yang terancam terkena dampak sistemik krisis finansial global.
]Apakah persoalan mobil dinas ini adalah persoalan "kebingungan" pemerintah dalam menggelontorkan dana anggaran? Atau, justru karena fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah saat ini belum cukup nyaman bagi seorang penyelenggara negara?
Kita dapat melihat problem mobil dinas ini dalam dua cara pandang.
Pertama, masalah mobil dinas ini menunjukkan rendahnya daya sensitivitas penyelenggara negara dalam melihat akar-rumput. Para elit telah terkooptasi oleh sebuah sesat pikir, bahwa wajar jika seorang pejabat memiliki mobil mewah karena kapasitas politiknya. Ia terjebak pada cara pandang kelas borjuasi elit.
Kedua, mobil dinas ini menunjukkan bahwa oligarki dalam politik Indonesia, sebagaimana pernah dianalisis oleh Hadiz dan Robison (2004), masih tetap kokoh dan eksis. Dengan pembagian kekuasaan dan fasilitas negara yang mewah, telah terjadi sebuah pola relasi kekuasaan yang oligarkis dan elitis, serta tak sensitif pada nasib akar-rumput.
Oleh karena itu, tak salah jika muncul buku-buku yang membeberkan analisis mengenai korupsi kelembagaan. Pasalnya, oligarki yang menjadi musuh utama demokrasi itu masih tetap saja ada, diamini oleh para elit itu sendiri.
*) Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional UGM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar